Pajak disebut sebagai jumlah yang harus dibayar oleh orang pribadi yang dikenal sebagai wajib pajak, jika mereka termasuk dalam ambang batas yang telah ditentukan. Audit mengacu pada evaluasi atau pemeriksaan yang dilakukan oleh individu yang dikenal sebagai auditor. Pemeriksaan Pajak adalah pemeriksaan terhadap orang pribadi sehubungan dengan pembayaran pajak. Di India, proses pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan pengembalian pajak seseorang dilakukan untuk memastikan bahwa pendapatan dan pemotongannya akurat.

Apa saja jenis pemeriksaan pajak?
Pemeriksaan pajak telah dikategorikan ke dalam kategori berikut yang penting untuk dipahami bagi wajib pajak –

Audit Korespondensi

Jenis audit ini merupakan bentuk audit yang paling rendah. Dalam pemeriksaan ini, otoritas pajak mengirimkan permintaan kepada wajib pajak untuk menanyakan beberapa informasi kepadanya.

Audit Perkantoran

Audit kantor dilakukan di gedung kantor otoritas pajak. Evaluasi catatan keuangan wajib pajak dilakukan oleh otoritas.

Audit Lapangan

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan menyeluruh dimana fiskus menilai catatan keuangan seseorang. Pemeriksaan yang diajukan berlawanan dengan pemeriksaan kantor karena pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat usaha wajib pajak atau kantor akuntan.

Apa tujuan pemeriksaan pajak?
Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk memverifikasi bahwa laporan pajak yang disampaikan kepada otoritas pajak adalah benar dan akurat.
Ini juga memastikan bahwa bisnis memelihara pembukuan dan catatan semua pendapatan dan pengeluaran dengan cara yang tepat.
Menyebutkan informasi penting seperti kepatuhan terhadap berbagai ketentuan undang-undang pajak penghasilan dll.
Apa persyaratan kelayakan untuk pemeriksaan pajak?
Persyaratan minimum tertentu yang diperlukan untuk dianggap memenuhi syarat untuk pemeriksaan pajak akan disebutkan dalam bagian ini. Penting bagi individu untuk memahami persyaratan minimum.

Kategori 1

Pengusaha yang memiliki bisnis tetapi tidak memilih skema perpajakan presumptive

Ambang

Total penjualan, omset, atau penerimaan kotor individu melebihi Rs. 1 crore.

Kategori 2

Seorang pelaku bisnis yang melakukan kegiatan bisnis dan memenuhi syarat untuk pengenaan pajak berdasarkan Bab 44 AE, 44 BB atau 44 BBB

Ambang

Memperoleh keuntungan atau keuntungan lebih rendah dari batas yang ditentukan

Kategori 3

Melakukan bisnis dan memenuhi syarat untuk perpajakan dugaan berdasarkan Bagian 44AD

Ambang

Menyatakan penghasilan kena pajak di bawah batas yang ditentukan berdasarkan presumptive tax

Kategori 4

Pengusaha yang telah memilih skema perpajakan presumtif berdasarkan Pasal 44 AD Undang-Undang Pajak Penghasilan, 1961

Ambang

Penerimaan kotor, omset atau total penjualan melebihi Rs 2 crores

Kategori 5

Seorang karyawan sebuah perusahaan yang penerimaan kotornya lebih dari Rs. 50 lakh

Kategori 6

Seorang karyawan perusahaan / organisasi yang memenuhi syarat untuk perpajakan berdasarkan Pasal 44 ADA

Ambang

Dia mengklaim keuntungan yang lebih kecil dari batas yang ditentukan berdasarkan skema perpajakan presumtif dan pendapatan lebih dari jumlah maksimum yang tidak dikenakan pajak.

Bagaimana proses pemeriksaan pajak?
Prosedur pemeriksaan pajak memiliki langkah-langkah tertentu yang harus diikuti dengan baik oleh orang pribadi.

Dokumen apa saja yang diperlukan untuk proses pemeriksaan pajak?
Dokumen-dokumen tertentu sangat penting dan harus disiapkan dan diserahkan kepada otoritas pajak untuk tujuan evaluasi.

Formulir 16

Formulir-16 terdiri dari dua bagian – Bagian A dan Bagian B, Bagian-A terdiri dari semua perincian pajak yang dipotong oleh majikan Anda selama tahun tersebut. Bagian-B dari formulir ini terdiri dari perincian pembagian gaji kotor Anda seperti tunjangan yang dikecualikan, tunjangan, dll.

Slip gaji

Gaji berisi informasi yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan gaji, tunjangan dan bonus yang diterima individu.

Sertifikat bunga dari bank dan kantor pos

Seorang individu menerima bunga dari berbagai tempat seperti rekening bank tabungan, rekening tabungan kantor pos, deposito tetap dan deposito berulang. Individu harus mendapatkan semua sertifikat bunga untuk mengirimkannya ke otoritas pajak.

Formulir 16 A / Formulir 16 B / Formulir 16 C

Form 16 A adalah formulir yang diterbitkan oleh bank yang berisi rincian pemotongan terkait besaran TDS.

syarat bikin npwp B akan dikeluarkan oleh pembeli kepada individu yang menjual propertinya kepadanya, di mana detail tentang pemotongan TDS akan disebutkan.

Formulir 16 C adalah untuk individu yang merupakan tuan tanah; orang-orang yang telah memberikan tanahnya untuk disewakan kepada penyewa diminta untuk memberi tahu penyewa mereka untuk mengeluarkan formulir 16 C.

Formulir 26 SEBAGAI

Formulir ini adalah laporan pajak konsolidasi. Informasi yang disertakan dalam formulir ini sebagai berikut –

TDS dipotong oleh pemberi kerja individu
TDS dipotong oleh bank jika pendapatan bunga melebihi Rs. 10.000,
TDS dipotong oleh organisasi lain mana pun untuk pembayaran yang telah dilakukan kepada individu tersebut
Pajak di muka disetor sendiri selama TA 2017-18,
Pajak self-assessment dibayar oleh Anda.
Bukti investasi hemat pajak

Penghematan pajak maksimum yang dapat diklaim seseorang tidak boleh melebihi Rs. 1,5 lakh dalam satu tahun keuangan.

Penghematan pajak / keringanan pajak tertentu yang tersedia bagi seorang individu adalah sebagai berikut –

Dana Penyedia Karyawan (EPF)
Dana Penyedia Publik (PPF)
Investasi pada reksa dana skema ELSS
Premi asuransi jiwa dibayarkan
Sistem pensiun nasional (NPS)
Pengurangan berdasarkan Bagian 80D hingga 80U

Ada biaya tertentu di mana seseorang dapat mengklaim pengurangan. Misalnya, ada pengurangan yang cukup untuk premi asuransi kesehatan berdasarkan Bagian 80D.

Pernyataan pinjaman rumah dari bank / NBFC

Jika seseorang mengambil pinjaman dari bank atau lembaga keuangan apa pun, ia harus mendapatkan laporan pinjaman, yang kemudian ia tunjukkan sebagai salah satu dokumen untuk pemeriksaan pajak.

Keuntungan modal

Jika orang tersebut memperoleh keuntungan modal dengan menjual properti atau melalui reksa dana, dia harus mencatat keuntungan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (ITR).

kartu Aadhaar

Kartu Aadhaar berfungsi sebagai bukti identitas seseorang. Seseorang harus menunjukkan perincian kartu Aadhaarnya kepada otoritas pajak penghasilan sesuai pasal 139 AA dari Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kesimpulan
Pemeriksaan pajak merupakan proses yang sangat penting dan dilakukan oleh otoritas terkait. Itu harus dilakukan dengan cara yang ditentukan karena audit itu penting. Tanggal jatuh tempo yang disebutkan beberapa bulan sebelum kapan audit akan dilakukan.